E-GOVERNMENT dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Perkembangan teknologi informasi menghasilkan
titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga
membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat. Penggunaan
teknologi informasi ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan
pemerintahan yang dikenal dengan sebutan e-government. E-government adalah suatu bentuk sistem baru yang mampu membantu
pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat secara
online.
Pengertian lainnya yaitu
sebuah bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan
teknologi digital atau komputer, yang berbasis teknologi informasi.
E‑government ditujukan untuk
digunakan oleh agen teknologi pemerintah (seperti Wide Area Network, internet,
dan penggunaan komputer di alat telekomunikasi).
Untuk menerapkan e-government,
suatu institusi pemerintah dapat membuat sebuah situs (website) yang berisi
informasi lengkap dan akurat mengenai institusi mereka, baik yang bersifat
interaktif maupun pasif yang isinya harus dapat melayani seluruh lapisan
masyarakat pengguna. Dengan e-government diharapkan masyarakat dapat
menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan, dalam hal ini situs
e-government harus bersifat interaktif (minimal ada alamat e-mail yang secara
teratur dibaca dan dibalas) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran,
atau hal lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat juga bisa
mengawasi jalannya institusi terkait dengan melihat berbagai kegiatan institusi
tersebut.
Pada intinya, E‑government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara
pemerintah dan pihak‑pihak yang lain.
Manfaat dari
E goverment , di antaranya:
a. Pelayanan
jasa yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari, 7
hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya Kantor. Informasi dapat
dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor
pemerintahan selama terdapat jaringan internet.
b. Peningkatan hubungan antara
pernerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan
(transparansi) diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi
lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa
kecurigaan dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintahan.
c. Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Contohnya data tentang
sekolah dapat ditampilkan secara on‑line dan digunakan oleh orang tua sebagai
referensi untuk memilih sekolah anaknya.
d. Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien. Contoh: koordinasi dapat dilakukan melalui e‑mail
atau bahkan tele‑conference (video conferencing).
Negara
Indonesia telah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara
mendasar, dari rezim Presiden Soeharto, yang bersifat otoriter sampai
terciptanya reformasi yang bersifat demokratis, yang selalu dituntut oleh para
mahasiswa, dan penerapan otonomi daerah. Perubahan yang tengah terjadi ini
menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab
tuntutan masyarakat terhadap perubahan yang efektif.
Manfaat E government
1. Bagi
Pemerintah:
·
Pembuatan surat‑surat dan dokumen penting akan
lebih mudah dan cepat
·
Pencatatan kompetensi penduduk.
·
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
·
Pelacakan data dan informasi seseorang.
2. Bagi
Masyarakat:
·
Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih
baik dengan penyediaan informasi selama 24 jam.
·
Adanya keterbukaan antara pemerintah terhadap
masyarakat, sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintah.
·
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang
mudah diperoleh.
·
Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di
perusahaan-perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja.
·
Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang
pengaduan atau keluhan terhadap kondisi lingkungannya.
Pengembangan E Government
Dengan
adanya E‑Government, penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin baik dalam system manajemen maupun proses kerjanya.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dari pengertian teknologi
informasi tersebut dan pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemudahan
pelayanan masyarakat.
Hal hal yang perlu diingaat dalam E-Government
a. Komitmen
dan kesiapan dari pihak pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun dan
melaksanakan system E‑Government, serta membutuhkan dukungan dari pihak yang
terkait.
b. Tekad dan
kemauan dari pihak Pemda beserta seluruh jajarannya untuk memperbaiki system
administrasi (manual) yang ada saat ini.
c. Keterbukaan
dari pihak Pemda dan seluruh jajarannya untuk menerima dan mempelajari kemajuan
teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungannya
masing‑masing.
Hambatan
dalam Mengimplementasikan E‑Government
a. Kultur
berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan
belum merasuk di Indonesia.
b. Kultur mendokumentasi
belum lazim. Yaitu kurangnya kebiasaan mendokumentasikan sesuatu. Padahal
kemampuan mendokumentasikan ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi
bagian dari Standar Software Engineering.
c. Langkanya
Sumber Daya Manusia yang handal. Pernerintah umumnya jarang yang memiliki SDM
yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di
lingkungan bisnis atau industri.
d. Infrastruktur
yang belum memadai dan mahal. Di beberapa daerah di Indonesia, masih belum
tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik dan pemerintah juga belum
menyediakan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
e. Tempat
akses yang terbatas. Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan di Kantor pos,
Kantor Pernerintahan, atau tempat‑tempat umum lainnya.
Membuat e-government bukanlah
suatu investasi yang murah untuk jangka pendek. Namun untuk jangka panjang
sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu institusi
pemerintah. Pembuatan situs e-government harus melalui beberapa tahapan.
Tahapan pertama adalah penelitian mengenai masalah yang hendak dipecahkan,
kemudian segala informasi mengenai masalah tersebut dikumpulkan. Setelah
informasi tersebut telah lengkap dan dapat dipastikan akurat, barulah
dipertimbangkan kebijakan politiknya, aturan-aturannya dan bagaimana nantinya
masyarakat serta pemerintah menggunakan situs tersebut. Setelah segalanya
lengkap, barulah dibuat situs e-government. Pemerintah harus memperhatikan
layanan mana yang dimaksimalkan dan layanan mana yang tidak perlu, dengan
demikian, situs tersebut menjadi lebih efisien.
Pemanfaatan
E-Government
E-government juga diharapkan dapat memperbaiki
produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Adapun konsep dari e-government adalah menciptakan interaksi yang ramah,
nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government
to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to
business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship),
Berikut penjelasannya :
1. Government to citizens (G2C)
G2C merupakan aplikasi pengembangan
e-government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan
berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar
masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka situs
pendaftaran bagi meraka yang berminat untuk melangsungkan ibadah haji
ditahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan
bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
2. Government to Business (G2B)
G2B salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk
sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity
bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi
yang dimiliki oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah
dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi
bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal
yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan
eektif dengan pihak swasta. Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan
mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang
harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet,
proses lelang proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta
dapat dlakukan melalui situs web mulai dari proses pengumuman sampai dengan
mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman
pemenang tender.
3. Government to Government (G2G)
Meningkatnya kebutuhan bagi
Negara-negera untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari
tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh
lagi untuk memperlancar kerjasama antar entity-entiti negara seperti pemerintah
daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan.
Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara
kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs web baik ditingkat
Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.
4. Government to Employees (G2E)
Diperuntukkan bagi peningkatan kinerja
dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja
disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir
pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas
sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi
dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan
pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan
lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-institusi
pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingkat
kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.
E-government adalah suatu bentuk sistem baru yang
mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan
masyarakat secara online. E-government ini memberikan banyak manfaat bagi
pemerintah dan juga untuk masyarakat. Dengan
adanya e‑Government, teknologi informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
penggunaannya dalam system manajemen maupun proses kerjanya.
Konsep dari e-government adalah
menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara
pemerintah dengan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah
dengan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan
hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).
Dengan adanya e-government ini dapat
membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena pelayanan kepemerintahan
lebih cepat, efisien dan efektif. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama
untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pemerintah juga lebih dekat dengan
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan
mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan
sehari-hari sepeti Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi meraka yang
berminat untuk melangsungkan ibadah haji ditahun-tahun tertentu sehingga
pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang
sesuai.
Daftar pustaka
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3505673331442494985 file:///C:/Users/Public/Documents/tugas%20ebusinnes/DEFINISI%20DAN%20IMPLEMENTASI%20EGOVERNMENT%20_%20shindyawati.htm
http://www.academia.edu/3372870/PENGEMBANGAN_EGOVERNMENT_UNTUK_PENINGKATAN_TRANSPARANSI_PELAYANAN_PUBLIKStudi_Kasus_UPIK_di_Pemkot_Jogjakarta_dan_EProcurement_di_Pemkot_Surabaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar